Monday, November 11, 2013

Kita berbicara mengenai esensi

Sewaktu seorang Sri Mulyani dipanggil oleh anggota dewan di republik ini terkait permasalahan kasus baill out bank century, ada satu hal yang tidak terpikirkan oleh cendekiawan muda (baca mahasiswa) di republik ini. Simpel tapi bermakna dalam, yaitu seorang Sri Mulyani datang sebagai menteri keuangan mengatasnamakan kata PEMERINTAH. Walaupun dalam rapat tersebut beliau, mungkin disidang lebih tepatnya oleh para anggota dewan, esensinya tetap tidak hilang. Pemerintah melalui nama mentri keuangan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan konflik ini, itu mungkin redaksinya, saya tidak tahu (kalaupun salah, tolong diberitahu).

Begitu juga halnya dengan kepengurusan dalam suatu organisasi. Sebuah organisasi dalam masing-masing pelaksanannya memiliki aturan dalam mencari solusi yang dialaminya, yaitu dalam sebuah agenda resmi yang dikenal dengan musyawarah organisasi. Status, kekuasaan dan wewenang musyawarah organisasi memiliki peranan penting dalam melanjutkan organisasi tersebut. Bukan hanya sebagai ajang menyalurkan bakat amarah dan emosi dalam menghadapi permasalahan.

Evaluasi dalam hal laporan pertanggungjawaban merupakan jalan dalam menentukan arah dan tujuan organisasi. Namun, dalam hal ini yang dibicarakan adalah mekanisme evaluasi. Yang kita bicarakan disini adalah mengenai esensi struktural organisasi.

Dalam struktural negara, seorang mentri dilantik oleh seorang presiden, dan kesimpulan yang diambil adalah seorang mentri bertanggung jawab kepada presiden. Maka dari itu, wajarlah seorang presiden menentukan posisi mentri yang akan diisi sesuai amanah undang-undang dasar yang berlaku dalam negara tersebut. Begitu juga halnya dengan organisasi, seorang pengurus harus bertanggungjawab terhadap pimpinan pengurus dalam hal ini adalah ketua atau direktur atau apalah itu. Tetapi apa yang terjadi dalam organisasi yang kita sebut ini? Dimana letak pertanggungjawaban itu? Ya itu dibebankan kepada seseorang, yaitu pimpinan.

Padahal, seorang pimpinan yang dalam musyawarah disebut sebagai MANDATARIS. Berasal dari kata Mandat dan sebutan mandataris memiliki arti orang yang dimandatkan merupakan sebuah kata yang memiliki esensi. Penunjukan mandataris dari hasil keputusan dan kesepakatan suatu forum yang berlandaskan musyawarah berarti bahwa mandataris harus bertanggung jawab terhadap hasil keputusan dan kesepakatan. Ini berarti seorang mandataris harus bertanggung jawab terhadap peserta yang menghasilkan keputusan dan kesepakatan. Tentunya mandataris hanya bernilai 1 saja ketika tidak didampingi oleh pengurus-pengurusnya. 1 itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan 10000. Sesuai dengan kata Buya HAMKA sila pertama pada pancasila itu sama halnya dengan angka 10000, ketika sila pertama hilang yang ada hanya angka 0. Mau sampai 2 kilometer pun panjangnya angka 0 tersebut tidak memiliki arti.

Begitulah pengurus, bukan berarti orang-orang selain pimpinan bernilai 0. Tapi yang saya tekankan disini adalah bahwa seorang staff dalam struktur organisasi memiliki arti yang sangat luas, bahkan memiliki peranan yang jauh lebih penting dibandingkan oleh seorang pimpinan. Walaupun seorang staff harus bertanggungjawab terhadap pimpinan, tetapi seorang pimpinan tidak ada apa-apanya kalau tidak dibantu oleh staffnya. Walaupun diakhirnya seorang staff setiap berbicara mengatasnamakan organisasi yang dipimpin oleh satu pimpinan, seorang staff memiliki kenikmatan tersendiri dalam berproses. 

Apa itu? Seorang pimpinan hanya memiliki kenikmatan tersendiri berupa bagaimana memimpin dan meng-handle staff dan anggotanya sedangkan seorang staff membuat sebuah gebrakan baru, sebuah inovasi, sebuah perjuangan yang jauh lebih realistis dibandingkan seorang pimpinan. Berbanggalah menjadi seorang pimpinan dan seorang staff karena tidak ada perbedaannya.

DMCA Protection